UMUM

Pemkot Malang Terima Penghargaan AKIP

Surabaya, MC – Kota Malang diserbu beberapa penghargaan, di antaranya piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan RI dan kali kini kembali mendapatkan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB RI).

Wakil Walikota Malang, Drs. Sutiaji, langsung menerima penghargaan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut dari MenPAN-RB RI, Asman Abnur di Surabaya, Selasa (31/1). Wawali tersebut didampingi oleh Inspektur Kota Malang, Drs. Subari, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang, Drs. Wasto, SH, MH, dan Kabag Organisasi, Dwi Rahayu, SH, M.Hum.
Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 diterima oleh Pemerintah Kota Malang dengan predikat nilai BB (sangat baik) dari KemenPAN-RB RI. Prestasi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat nilai B.
Pelaksanaan AKIP tahun 2016, kata Sutiaji, Kota Malang berdasarkan pada RPJMD Kota Malang yang telah terbentuk Zona Integritas Kawasan Bebas Korupsi serta telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja. Penandatanganan telah dimulai dari pejabat eselon II hingga pada tatanan staf. Komitmen dan integritas seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Malang tetap melaksanakan AKIP dengan sebaik-baiknya.
“Pemkot Malang telah diapresiasi dengan diperolehnya penghargaan ini. Sehingga Pemkot akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja,” kata Sutiaji.
Sutiaji mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena kebersamaan kinerja, komitmen dan integritas tersebut turut mengharumkan nama Kota Malang.
“Ke depan saya berharap, agar SKPD lainnya di lingkungan Pemkot Malang mampu mempertahankan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di SKPD masing-masing agar memperoleh predikat A,” ujarnya.
Sementara itu di sela-sela sambutannya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyampaikan bahwa memasukkan masalah kultural di dalam proses keputusan publik atau citizen charter merupakan bentuk pelayanan publik yang prima.
Seperti halnya pada salah satu puskesmas di Blitar yang berkomitmen buka mulai jam 4 pagi dan tutup sampai jam 10 malam karena menyesuaikan warga yang dilayaninya yang sebagian besar petani.
“Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta di kabupaten/kota diharapkan terus meningkatkan kinerja dan inovasinya demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur,” ungkap Pakdhe Karwo sapaan Gubernur Jawa Timur tersebut. (say/ram)
Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/02/pemkot-malang-terima-penghargaan-akip/#ixzz4XtRk8MTY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *