ARTIKEL

“Pesan Presiden Daerah Harus Fokus, Direspon Pjs Walikota Malang Siap”

Pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), yang dihelat Kementerian PPN/Bappenas RI di Grand Sahid Jaya Jakarta (30/4 ’18), Presiden Joko Widodo menekankan agar Kementerian, Lembaga Negara, BUMN dan Pemerintah Daerah (K/L/D) jangan terjebak rutinitas, jangan bertele-tele dan jangan terlalu sibuk dengan hal hal yang tidak penting. “Fokus, fokus, perencanaan yang fokus, menentukan sasaran jangan banyak banyak. Cukup satu atau dua target sasaran tapi fokus dan jelas.
Dengan fokus akan mendorong efisiensi dan penyederhanaan prosedure. Dorong semuanya dengan pelayanan berbasis on line, “tegas Jokowi.
Ditambahkannya, jangan kita (K/L/D)terlalu bergantung dengan APBN atau APBD semata. Buka peluang potensi pembiayaan pembangunan lainnya.
Pjs. Walikota Malang Wahid Wahyudi hadir dengan didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan (Barenlitbang) Erik S. Santoso dan Asisten Administrasi Pembangunan, Diah Ayu K., menyambut baik catatan Presiden agar daerah fokus dalam pembangunannya. “Saya kira tepat apa yang disampaikan Bapak Presiden. Ini tadi saya juga sampaikan kepada Kabarenlitbang dan Asisten Pembangunan, untuk kota Malang itu setidaknya harus memiliki 3 (tiga) master plan, yakni untuk bidang transportasi, penanganan banjir dan yang berikutnya master plan terkait pengelolaan sampah perkotaan, “ujar Wahid Wahyudi. Ditambahkannya, aspek layanan berbasis on line, juga sejak awal selalu disampaikan kepada jajaran perangkat daerah di kota Malang. Secara umum, imbuh Pjs Walikota Malang, melalui musrenbangnas, diharapkan ada sinkronisasi program antara Pusat dan Daerah.
Selain forum musyawarah pembangunan, sejak tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah. Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah.
Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 diberikan kepada tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Penghargaan Pembangunan Daerah adalah bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam merencanakan dan mencapai target pembangunan. Saya berharap, penghargaan ini mampu mendorong setiap daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota, untuk berlomba-lomba menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Selain itu, Penghargaan Pembangunan daerah juga berperan sebagai insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
Kriteria dan indikator penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio gini serta Indeks Ketimpangan Wilayah. Penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2018 terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD 2018 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2018, juga terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2017 dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2018 dengan program prioritas, dan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2018 dengan pagu anggaran.
Selain itu, penilaian juga berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan PN RKP 2018, serta tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap arah kebijakan prioritas nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Kecakapan dalam melayani publik, mengawal keamanan dan ketertiban, mengelola keuangan, serta menjaga tranparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi indikator penilaian. “Daerah harus mampu memaparkan ketersediaan dukungan program daerah terhadap pengarusutamaan revolusi mental, gender, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pemerataan antarkelompok pendapatan, adanya kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas, serta komitmen dalam melaksanakan inovasi penyelesaian tantangan pembangunan spesifik daerah dan inovasi dalam rencana pengelolaan pencapaian/pelaksanaan rencana pembangunan tersebut,” tegas Menteri Bambang.
Peraih Penghargaan Pembangunan Daerah 2018 Kategori Pencapaian dan Perencanaan Terbaik Tingkat Provinsi:
1. Provinsi Jawa Timur
2. Provinsi Sumatera Selatan
3. Provinsi Bali
Kategori Pencapaian dan Perencanaan Terbaik Tingkat Kabupaten:
1. Kabupaten Tegal
2. Kabupaten Lombok Utara
3. Kabupaten Banyuwangi
Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota:
1. Kota Palu
2. Kota Palembang
3. Kota Surakarta
sumber : https://humas.malangkota.go.id/2018/05/02/pesan-presiden-daerah-harus-fokus-direspon-pjs-walikota-malang-siap/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *